Habibi di acara peringatan Hari Lahir Pancasila (Credit: disperindag.depok.go.id)

[dropcap style=”flat”]M[/dropcap]antan Presiden Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999), bulan Juni lalu di Amerika menjadi pembicara pada seminar di Harvard Kennedy School Ash Center yang bertajuk “Demokrasi dan Pluralisme: Apa yang bisa dipelajari dari Indonesia”.

Habibi di acara peringatan Hari Lahir Pancasila (Credit: disperindag.depok.go.id)

Setelah menjabat selama dua tahun di akhir 1990-an, Habibie memimpin Indonesia pasca-Suharto, transisi dari negara otoriter ke negara demokrasi baru. Professor Tarek Masoud, yang merupakan Ash faculty affiliate menyebut Indonesia sebagai, “salah satu negara demokrasi yang paling mustahil di dunia.”

“Ini bukan tempat di mana kita mengharapkan demokrasi untuk bertahan, terus hidup, dan berkembang.”

Masoud, yang telah menulis tentang akuntabilitas lembaga publik Indonesia menjelaskan, “Hal ini, misalnya, negara yang sangat miskin. Tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dari syarat yang kita anggap layak untuk demokrasi untuk bertahan hidup. Selain itu Indonesia juga memiliki etnis yang heterogen, terus-menerus di bawah tarikan kekuatan sentrifugal yang mengancam untuk memisahkan Indonesia, dan beberapa diantaranya telah ditarik terpisah menjadi negara-negara lain, namun Indonesia tetap utuh … Dan Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara-negara mayoritas Muslim di dunia yang demokratis. “

“Ada banyak yang bisa diperoleh dari pengalaman Indonesia,” kata Masoud. “Apa yang dilakukan oleh Presiden Habibie lakukan pada masa pasca tergulingnya Soeharto? Apa rahasia reformasi demokratis Indonesia dan apakah bisa ditiru di tempat lain? Karena dunia Arab saat ini sedang mengalami proses yang sama yang dilewati Indonesia 16 tahun yang lalu, ini tidak hanya pertanyaan penting sejarah, tapi pertanyaan yang mendesak. “

Kepresidenan dalam asumsi seorang insinyur

Habibie menyapa seluruh hadiri di auditorium yang penuh sesak dan mulai dengan berbagi cerita dari awal karirnya sebagai insinyur aeronautika. Ia dibesarkan di Indonesia dan dididik di luar negeri di Jerman, mendapatkan PhD di bidang teknik dari Technical University of Aachen. Dikenal untuk pendekatan yang inovatif untuk desain, Habibie memiliki karir yang sangat sukses di Jerman dan dipromosikan menjadi wakil presiden perusahaan aeronautika besar yang mengkhususkan diri dalam pembuatan helikopter, pesawat terbang, dan rudal.

Habibie mengingat saat ini pada tahun 1974 ketika Presiden Soeharto, merekrutnya untuk menjadi ujung tombak upaya industrialisasi negara. “Soeharto meminta saya untuk mempersiapkan Indonesia untuk memasuki milenium berikutnya,” kata Habibie. “Saya protes-saya mengatakan kepadanya ada orang-orang yang jauh lebih baik… Saya hanya bisa membuat pesawat terbang. Gelar sarjana, gelar master, PhD dan semua dalam membuat pesawat terbang. Suharto tidak setuju. “Jika Anda bisa membuat pesawat” katanya, “maka Anda dapat membuat segala sesuatu. ‘”

Di bawah Suharto, Habibie menduduki beberapa jabatan pemerintahan di Indonesia, termasuk Kementerian Teknologi dan Pembangunan di mana ia mengawasi berbagai industri milik negara. Pada bulan Maret 1998, Habibie terpilih menjadi wakil presiden di tengah masa gejolak ekonomi besar di seluruh sebagian besar Asia. Meningkatnya inflasi, meningkatnya pengangguran, dan massa protes menuntut pengunduran diri Soeharto, secara tiba-tiba hanya tiga bulan kemudian Suharto mengundurkan diri dan mengakhiri 32 tahun pemerintahan otoriternya di Indonesia.

Sesuai dengan konstitusi, kepemimpinan jatuh ke tangan Habibie untuk menjabat presiden dan mengambil potongan hancur perekonomian Indonesia. “Kebutuhan dasar Rakyat tidak dapat dijamin, mengikis kepercayaan terhadap presiden dan sistem politik secara keseluruhan,” kata Habibie menggambarkan pergolakan politik yang terjadi saat ia menjabat.

Reformasi bergejolak hampir setiap hari

“Mengingat latar belakang teknis saya, saya bisa menganalisis situasi secara sistematis dan obyektif,” kata Habibie kepada hadirin. Dia mengutarakan istilah “Pusaran sosial atau Social vortex” untuk menggambarkan peralihan kekuasaan yang terjadi di Indonesia dari top-down ke struktur pemerintahan bottom-up di mana kekuasaan terletak di tangan rakyat. “Saya perlu untuk membuat hukum untuk mengontrol kekuatan sosial yang tak terduga ini,” katanya.

Habibie mengnatrakan Indonesia pada dalam reformasi demokrasi yang banyak mempengaruhi pemerintahan selanjutnya, salah satu kebijakannya adalah kebebasan pers. Dia menggambarkan motivasi awalnya untuk membuka pintu oposisi mengatakan: “Saya menerima semua laporan dari pihak intelijen nasional, tentara, angkatan laut, angkatan udara, parlemen, menteri dalam negeri, dan menteri luar negeri. Tak satu pun dari laporan-laporan ini cocok dan hasilnya adalah kekacauan. Bagaimana aku bisa memverifikasi kualitas laporan? Siapa yang bisa dipercaya? Orang-orang yang berdemonstarsi! Kebebasan bersuara akan menghasilkan akurasi yang lebih besar. “

Selama jangka waktu 15 bulan sebagai presiden, Habibie juga memperluas kesempatan pendidikan internasional, bekerja untuk menstabilkan perekonomian, menyetujui pembentukan partai politik baru, dan melepaskan tahanan politik. “Penjara hanya untuk penjahat,” katanya. “Bukan untuk mereka yang memiliki pendapat lain selain mereka yang berkuasa.”

Meskipun oposisi intens dari para anggota parlemen dan kelas penguasa, Habibie terus mengadakan sweeping perubahan-1.3 undang-undang baru dibuat per harinya . Berbicara tentang kepemimpinan dalam menghadapi konflik dan kekacauan, Habibie mengatakan kepada hadirin: “Saya hanya bisa membuat kemajuan jika saya berani untuk membuat perubahan.”

Pada bulan Oktober 1999, Habibie menyerahkan tampuk kepresidenan kepada Abdurrahman Wahid, seorang pemimpin Islam yang berpengaruh. Hal ini menjadi preseden penting bagi Indonesia pasca-Suharto.

Masa Depan Demokrasi di Indonesia

Habibie, yang tetap aktif dalam politik terutama melalui lembaga The Habibie Center, sebuah think tank yang didirikan pada tahun 1999, menutup diskusi dengan menguraikan enam elemen penting dari masa depan Indonesia, yakni:

1. Penyesuaian Pancasila [mengarahkan filsafat Indonesia agar menekankan “unity in diversity” untuk memperhitungkan globalisasi dan munculnya teknologi.
2. Perkembangan pengumpulan data yang akurat dan tepat waktu.
3. Penguatan sumber daya manusia dengan fokus pada pendidikan.
4. Penurunan pengangguran.
5. Pertumbuhan yang lebih besar, kelas menengah lebih kuat.

Sebagai penutup Habibie menyatakan bahwa “Indonesia perlu menjadi jembatan penting antara Asia dan Amerika Serikat dan antara Asia dan Eropa”. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan agama minoritas yang cukup besar, Indonesia menyajikan model untuk bagaimana pluralisme dan demokrasi dapat hidup berdampingan.


Dikutip dari situs: Harvard Kennedy School Ash Center