Category

Social & Politic

Article, Re-blogged, Social & Politic

Prospek demokrasi elektoral

[dropcap style=”flat”]M[/dropcap]encermati hasil survei Indeks Demokrasi Global sangat mengejutkan pelbagai pihak. Betapa tidak, hasil survei lembaga kredibel Economist Intelligence Unit tahun 2010 menunjukkan Indonesia hanya berada di peringkat 60 dari 167 negara yang disurvei. Indonesia kalah dibandingkan Thailand (ke-57), Papua Nugini (ke-59), bahkan jauh tertinggal dibanding negara Timor Leste (ke-42). Menurut Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya Perang Bintang 2014: Konstelasi dan Prediksi Pemilu dan Pilpres (2013), mengatakan Indeks demokrasi rendah disebabkan lemahnya variable  budaya politik, partisipasi, dan isu-isu kebebasan sipil. Kinerja pemerintah yang juga diwarnai praktik korupsi dan inefisiensi. Isu-isu toleransi, pluralisme juga menciderai prestasi. Fakta di atas menunjukkan, bahwa tahapan konsolidasi atau proses melamar demokrasi masih menemui jalan buntu dan tidak sebanding lurus dengan substansi demokrasi itu sendiri, meskipun secara virtualitas kita telah berada di panggung demokrasi terbuka selama empat belas tahun. Keberhasilan menggelar Pemilu secara langsung dua periode mulai 2004 dan 2009 setidaknya bisa dijadikan salah satu indikator mengukur keberhasilan demokrasi kita.

Mochammad Thoha

Namun, lagi-lagi muncul persoalan, bahwa praktik demokrasi yang berjalan masih menemui jalan buntu, terutama dalam hal memenuhi kualitas kesejahteraan, keadilan, toleransi dan penegakan hukum. Hal ini menjadikan praktik demokrasi yang kita jalankan masih menyisakan tanda tanya, karena sejak awal cita-cita demokrasi yang dicita-citakan the founding father bangsa adalah untuk  mewujudkan negeri yang baldatun thayyibatun  warabbun  ghafur,  yaitu  negeri  adil,  makmur  dan  sejahtera. Untuk itu, kita dituntut pula untuk terus melakukan resolusi dan perbaikan terhadap demokrasi yang di satu sisi masih gagal dalam menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan untuk masyarakat. Dan yang tak kalah pentingnya juga adalah soal kepemimpinan dan penegakan hukum (rule of law) ke depan. Mohammad Hatta dalam bukunya Demokrasi Kita menegaskan bahwa cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia bersumber dari tiga hal. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang selalu menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antarmanusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham sosial Barat yang selalu menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan  karena  dasar-dasar  perikemanusiaan  yang  dibelanya dan menjadi tujuan.

Demokrasi yang sehat dan stabil, menjadi kensicayaan dan mutlak diperlukan dalam menjalankan roda kepemimpinan, terlebih saat ini sistem demokrasi yang sehat merupakan fondasi pokok dalam menggarungi pelbagai  persoalan bangsa terutama di bidang ekonomi, penegakan  hukum (rule  of  law), keadilan dan kesejahteraan rakyat. Jack Snyder dalam From Voting  Violance (2000), menegaskan untuk menciptakan demokrasi tidaklah mudah. Resep menuju demokrasi bukan hanya menyingkirkan penguasa otoriter maka datanglah demokrasi. Demokrasi membutuhkan prasyarat  seperti kondisi ekonomi tertentu, pengetahuan dan keterampilan politik para aktor  politik yang bermain dalam ruang demokrasi, tradisi rule of law, dan perlindungan  terhadap hak asasi manusia. Tetapi persoalannya adalah terletak pada pilar utama  demokrasi, yaitu partai politik semakin kehilangan kepercayaan akibat perilaku para politisi yang cenderung gamang alias ambigu dalam menakar persoalan apa yang dihadapi bangsa ini. Hal ini terlihat dari sikap elite politik yang hanya berorientasi  pada kekuasaan semata tidak  untuk kepentingan rakyat. Penegakan hukum di negeri ini masih menyisakan persoalan terutama ketika dihadapkan dengan kasus yang  kentara aroma politik. Prinsif equality before of law terkubur “melempem” ketika  kasus hukumnya mendera elite politik. Inilah  kendala terbesar dalam membangun demokrasi ke depan.

Kehendak Kolektif

Demokrasi yang kita jalankan saat ini adalah kehendak kolektif. Mendesain demokrasi yang sesuai kebutuhan dibutuhkan langkah yang progresif ke depan bagi lahirnya nilai-nilai kemanfaatan bersama (kolektif), yaitu keadilan dan kesejahteraan. Setidaknya ada empat hal membenahi demokrasi kita ke depan. Pertama,  pentingnya  kesadaran  masif  dari pelbagai pihak sebagai  kehendak  kolektif  membagun sistem demokrasi mestinya dimanivestasikan dalam bentuk kerja nyata yang konkret dengan mengedepankan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi atau kelompoknya. Kedua, penegakan hukum (rule of law) mestinya lebih diprioritaskan ke  depan karena  pada hakikatnya indikator demokrasi yang stabil, sehat ketika ada komitmen  bersama  dalam menegakan hukum. Dalam konteks ini penting bagi institusi penegak hukum membangun sinergi antarpenegak hukum, baik KPK Polri dan Kejaksaan. Alexis de Tocqueville dalam Democracy, Revolution, and Society, sebagaimana dikutip Zuhairi Misrawi (2011) dalam tulisannya “Mem-bumikan Empat Pilar” mengatakan, bahwa  akar-akar sosial lahirnya demokrasi bertujuan untuk menegakkan hukum (rule of law). Ketiga, menggugah kesadaran  kritis rakyat  dalam  melawan  penguasa yang saat ini cenderung menindas rakyat kecil. Artinya,  rakyat  sangat  berhak  menuntuk hak-haknya, karena dalam demokrasi rakyat adalah pemilik tunggal icon demokrasi “vox populi vox dei”. Paulo Freire mengutip Fransisco Weffers (2000) menegaskan  kekuasaan tanpa kesadaran kritis melawan penindasan yang dialami rakyat adalah keterancaman lumpuhnya nilai-nilai demokrasi. *****

*Oleh Mochammad Thoha

Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ)
Sekjen Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PPMI)
Habibi di acara peringatan Hari Lahir Pancasila (Credit: disperindag.depok.go.id)
Article, Re-blogged, Social & Politic

Pluralisme dan demokrasi: Apa yang bisa dipelajari dari Indonesia

[dropcap style=”flat”]M[/dropcap]antan Presiden Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie (1998-1999), bulan Juni lalu di Amerika menjadi pembicara pada seminar di Harvard Kennedy School Ash Center yang bertajuk “Demokrasi dan Pluralisme: Apa yang bisa dipelajari dari Indonesia”.

Habibi di acara peringatan Hari Lahir Pancasila (Credit: disperindag.depok.go.id)

Setelah menjabat selama dua tahun di akhir 1990-an, Habibie memimpin Indonesia pasca-Suharto, transisi dari negara otoriter ke negara demokrasi baru. Professor Tarek Masoud, yang merupakan Ash faculty affiliate menyebut Indonesia sebagai, “salah satu negara demokrasi yang paling mustahil di dunia.”

“Ini bukan tempat di mana kita mengharapkan demokrasi untuk bertahan, terus hidup, dan berkembang.”

Masoud, yang telah menulis tentang akuntabilitas lembaga publik Indonesia menjelaskan, “Hal ini, misalnya, negara yang sangat miskin. Tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dari syarat yang kita anggap layak untuk demokrasi untuk bertahan hidup. Selain itu Indonesia juga memiliki etnis yang heterogen, terus-menerus di bawah tarikan kekuatan sentrifugal yang mengancam untuk memisahkan Indonesia, dan beberapa diantaranya telah ditarik terpisah menjadi negara-negara lain, namun Indonesia tetap utuh … Dan Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara-negara mayoritas Muslim di dunia yang demokratis. “

“Ada banyak yang bisa diperoleh dari pengalaman Indonesia,” kata Masoud. “Apa yang dilakukan oleh Presiden Habibie lakukan pada masa pasca tergulingnya Soeharto? Apa rahasia reformasi demokratis Indonesia dan apakah bisa ditiru di tempat lain? Karena dunia Arab saat ini sedang mengalami proses yang sama yang dilewati Indonesia 16 tahun yang lalu, ini tidak hanya pertanyaan penting sejarah, tapi pertanyaan yang mendesak. “

Kepresidenan dalam asumsi seorang insinyur

Habibie menyapa seluruh hadiri di auditorium yang penuh sesak dan mulai dengan berbagi cerita dari awal karirnya sebagai insinyur aeronautika. Ia dibesarkan di Indonesia dan dididik di luar negeri di Jerman, mendapatkan PhD di bidang teknik dari Technical University of Aachen. Dikenal untuk pendekatan yang inovatif untuk desain, Habibie memiliki karir yang sangat sukses di Jerman dan dipromosikan menjadi wakil presiden perusahaan aeronautika besar yang mengkhususkan diri dalam pembuatan helikopter, pesawat terbang, dan rudal.

Habibie mengingat saat ini pada tahun 1974 ketika Presiden Soeharto, merekrutnya untuk menjadi ujung tombak upaya industrialisasi negara. “Soeharto meminta saya untuk mempersiapkan Indonesia untuk memasuki milenium berikutnya,” kata Habibie. “Saya protes-saya mengatakan kepadanya ada orang-orang yang jauh lebih baik… Saya hanya bisa membuat pesawat terbang. Gelar sarjana, gelar master, PhD dan semua dalam membuat pesawat terbang. Suharto tidak setuju. “Jika Anda bisa membuat pesawat” katanya, “maka Anda dapat membuat segala sesuatu. ‘”

Di bawah Suharto, Habibie menduduki beberapa jabatan pemerintahan di Indonesia, termasuk Kementerian Teknologi dan Pembangunan di mana ia mengawasi berbagai industri milik negara. Pada bulan Maret 1998, Habibie terpilih menjadi wakil presiden di tengah masa gejolak ekonomi besar di seluruh sebagian besar Asia. Meningkatnya inflasi, meningkatnya pengangguran, dan massa protes menuntut pengunduran diri Soeharto, secara tiba-tiba hanya tiga bulan kemudian Suharto mengundurkan diri dan mengakhiri 32 tahun pemerintahan otoriternya di Indonesia.

Sesuai dengan konstitusi, kepemimpinan jatuh ke tangan Habibie untuk menjabat presiden dan mengambil potongan hancur perekonomian Indonesia. “Kebutuhan dasar Rakyat tidak dapat dijamin, mengikis kepercayaan terhadap presiden dan sistem politik secara keseluruhan,” kata Habibie menggambarkan pergolakan politik yang terjadi saat ia menjabat.

Reformasi bergejolak hampir setiap hari

“Mengingat latar belakang teknis saya, saya bisa menganalisis situasi secara sistematis dan obyektif,” kata Habibie kepada hadirin. Dia mengutarakan istilah “Pusaran sosial atau Social vortex” untuk menggambarkan peralihan kekuasaan yang terjadi di Indonesia dari top-down ke struktur pemerintahan bottom-up di mana kekuasaan terletak di tangan rakyat. “Saya perlu untuk membuat hukum untuk mengontrol kekuatan sosial yang tak terduga ini,” katanya.

Habibie mengnatrakan Indonesia pada dalam reformasi demokrasi yang banyak mempengaruhi pemerintahan selanjutnya, salah satu kebijakannya adalah kebebasan pers. Dia menggambarkan motivasi awalnya untuk membuka pintu oposisi mengatakan: “Saya menerima semua laporan dari pihak intelijen nasional, tentara, angkatan laut, angkatan udara, parlemen, menteri dalam negeri, dan menteri luar negeri. Tak satu pun dari laporan-laporan ini cocok dan hasilnya adalah kekacauan. Bagaimana aku bisa memverifikasi kualitas laporan? Siapa yang bisa dipercaya? Orang-orang yang berdemonstarsi! Kebebasan bersuara akan menghasilkan akurasi yang lebih besar. “

Selama jangka waktu 15 bulan sebagai presiden, Habibie juga memperluas kesempatan pendidikan internasional, bekerja untuk menstabilkan perekonomian, menyetujui pembentukan partai politik baru, dan melepaskan tahanan politik. “Penjara hanya untuk penjahat,” katanya. “Bukan untuk mereka yang memiliki pendapat lain selain mereka yang berkuasa.”

Meskipun oposisi intens dari para anggota parlemen dan kelas penguasa, Habibie terus mengadakan sweeping perubahan-1.3 undang-undang baru dibuat per harinya . Berbicara tentang kepemimpinan dalam menghadapi konflik dan kekacauan, Habibie mengatakan kepada hadirin: “Saya hanya bisa membuat kemajuan jika saya berani untuk membuat perubahan.”

Pada bulan Oktober 1999, Habibie menyerahkan tampuk kepresidenan kepada Abdurrahman Wahid, seorang pemimpin Islam yang berpengaruh. Hal ini menjadi preseden penting bagi Indonesia pasca-Suharto.

Masa Depan Demokrasi di Indonesia

Habibie, yang tetap aktif dalam politik terutama melalui lembaga The Habibie Center, sebuah think tank yang didirikan pada tahun 1999, menutup diskusi dengan menguraikan enam elemen penting dari masa depan Indonesia, yakni:

1. Penyesuaian Pancasila [mengarahkan filsafat Indonesia agar menekankan “unity in diversity” untuk memperhitungkan globalisasi dan munculnya teknologi.
2. Perkembangan pengumpulan data yang akurat dan tepat waktu.
3. Penguatan sumber daya manusia dengan fokus pada pendidikan.
4. Penurunan pengangguran.
5. Pertumbuhan yang lebih besar, kelas menengah lebih kuat.

Sebagai penutup Habibie menyatakan bahwa “Indonesia perlu menjadi jembatan penting antara Asia dan Amerika Serikat dan antara Asia dan Eropa”. Sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim dengan lebih dari 300 kelompok etnis dan agama minoritas yang cukup besar, Indonesia menyajikan model untuk bagaimana pluralisme dan demokrasi dapat hidup berdampingan.


Dikutip dari situs: Harvard Kennedy School Ash Center

Capres Indonesia 2014
Article, Re-blogged, Social & Politic

Membedah gagasan calon presiden Indonesia

[dropcap style=”flat”]B[/dropcap]elakangan, saya mencoba membaca dan mulai membandingkan gagasan-gagasan yang diusung oleh para calon Presiden yang bermunculan. Dari sekian nama yang berseliweran, saya baru menemukan gagasan dari Prabowo Subianto, Aburizal Bakrie, Anis Matta dan Anies Baswedan. Calon lain tampak belum mengeluarkan gagasannya, kemungkinan mereka masih menyimpan ide segar untuk Indonesia-nya pasca pemilu legislatif atau memang mereka tidak memikirkan gagasan.

Capres Indonesia 2014

Kita coba kupas satu per satu dari 4 nama yang telah saya sebutkan di atas.

1. Prabowo Subianto

Prabowo dan Partai Gerindra mengusung “6 Program Transformasi Aksi Bangsa”. Enam program ini meliputi isu ekonomi, pangan, energi, infrastruktur, birokrasi, dan pembangunan manusia. Menariknya gagasan yang dibawa oleh Prabowo adalah dia selalu mengupayakan adanya kuantifikasi (angka) dalam program turunannya. Seperti peningkatan pendapatan per kapita hingga USD 3500, membangun 3000 km jalan raya dan kereta api dan mencetak 2 juta Ha lahan pertanian baru. Buat saya, cara penyajian gagasan semacam ini sangatlah baik karena memberikan kesempatan bagi calon pemilih untuk bisa mengkritisi gagasan program yang ada dan merefleksikan dengan kebutuhan terhadap pembangunan Indonesia. Belakangan, Prabowo bahkan mulai mengeluarkan angka-angka rupiah yang diperlukan untuk menjalankan programnya. Terakhir saya membaca rencana infrastruktur yang beliau butuhkan adalah 505 Triliun.

2. Aburizal Bakrie

Aburizal Bakrie dan Partai Golkar mengusung tema “Visi Indonesia 2045: Negara Kesejahteraan”. Berbeda dengan Prabowo, Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie memulai gagasan dengan target/indikator pembangunan Indonesia yang di bagi menjadi 3 fase. Setiap fase ada pencapaian yang ingin dicapai, yang menurut saya masih terfokus pada indikator ekonomi, seperti rasio gini, pertumbuhan dan pendapatan per kapita. Ada beberapa indikator juga terkait isu sosial seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran, namun saya tidak melihat standar apa yang digunakan dalam menentukan penilaian indikator ini. Selanjutnya, Ical mencoba menurunkan target pencapaian ini menjadi strategi-strategi. Bagus dan melingkupi semua aspek pembangunan, namun sayangnya diskusi yang dimunculkan masihlah bersifat normatif. Kalimat-kalimat ala orde baru seperti ‘mengoptimalkan’, ‘memajukan’, ‘mensinergikan’, dan ‘mempercepat’ masih menjadi pilihan kata yang digunakan. Alhasil, saya melihat strategi Ical dengan pengusungan ‘blue print’ ini merupakan buah pemikiran yang baik dan patut di tiru, namun dalam tatanan implementasi, ini masih sulit untuk divisualisasikan. Strategi pembuatan ‘cetak biru’ yang bersifat makro abstrak ini cenderung tidak cocok untuk pemilih generasi baru demokrasi.

3. Anis Mata

Anis Matta, dengan buku “Gelombang ketiga Indonesia” mencoba memberikan gambaran atau peta tentang situasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Melalui bukunya, Anis Matta mencoba berkomunikasi dengan generasi pemilih baru demokrasi, bahwa dirinya mengerti betul kebutuhan dari generasi ‘posmo’ ini. Anis memberikan sebuah cara pandang baru dalam pembangunan Indonesia, yaitu dengan memahami manusia Indonesia itu sendiri. Dengan memahami karakter manusia Indonesia, seorang pemimpin akan mengetahui cara terbaik dalam membangun manusia dan bangsa Indonesia. Itu mengapa, Anis, dalam bukunya mengatakan bahwa peran pemimpin (dalam konteks ini Presiden) adalah membentuk pribadi manusia Indonesia. Apakah manusia Indonesia masihlah seperti yang Koentjoroningrat karakterkan di tahun 1976 ataukah sudah ada perubahan? Anis meyakini telah terjadi perubahan, sehingga menjadi sangat penting untuk pemimpin Indonesia menemukan arah dan gaya kepemimpinan baru di republik ini. Anis menekankan pentingnya titik equilibrium antara pembangunan ekonomi dan kebebasan politik. Di salah satu bagian buku, Anis juga mengutarakan urgensi bagi pemimpin Indonesia dalam memanfaatkan semua fitur demokrasi untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Anies Baswedan

Anies Baswedan dengan jargon “Menuntaskan janji kemerdekaan’”membawa tema ‘Indonesia 1945′: 1 Semangat, 9 Pekerjaan, 4 Janji Kemerdekaan dan 5 Tahun bekerja. Anies menurut saya masuk dengan gagasan yang disajikan dengan cara ‘posmo’. Sangat anak muda, mudah dipahami, dan menggunakan kata kata persuasif yang membuat orang mau bekerjasama dengannya. 9 pekerjaan yang di angkat oleh Anies adalah 9 aspek pembangunan yang ia pilih dan beri label: Indonesia Merdeka, Indonesia Beradab, Indonesia Sejatera, Indonesia Adil dan Makmur, Indonesia Cerdas, Indonesia Sehat, Indonesia Erat, Indonesia Bermartabat dan Indonesia Gotong Royong. Setiap tema pembangunan ini memiliki sasaran/target masing-masing yang diturunkan menjadi strategi pencapaian tersendiri. Namun, saya melihat, Anies masih menggunakan kalimat-kalimat kualitatif (gaya sastrawan) ketimbang memunculkan angka-angka pencapaian. Selain itu, Anies masih banyak mengupas kondisi eksisting Indonesia dan menjadikan itu sebagai landasan dalam mendefinisikan tantangan Indonesia.

Menariknya, saya melihat, Anies menaruh titik tekan (setidaknya saya nilai dari sejauh mana elaborasi strategi) pada dua bidang, yaitu ekonomi dan pendidikan. Saya kira ini sesuai dengan latar belakang seorang Anies yang peduli kualitas sumber daya manusia dan tantangan meningkatkan level ekonomi Indonesia. Sebagai seorang alumnus luar negeri, Anies terlihat dari cara penyajiannya yang gemar membandingkan kondisi Indonesia dengan kondisi negara lain. Menurut saya, yang perlu dilakukan Anies selanjutnya adalah bekerjasama dengan para pakar sesama Ph.D lainnya untuk menurunkan gagasan besar dia menjadi narasi narasi kecil yang konkrit dan mampu di implementasikan.

Demikian komparasi saya terhadap 4 gagasan yang sudah ada. Buat saya, Indonesia perlu memaksa dirinya untuk terbiasa mengkomparasi gagasan yang di bawa oleh calon Presiden atau Partai Politik. Dengan membandingkan gagasan yang ada, kita menjadi mengetahui bagaimana gambaran Indonesia kedepan, memberikan kesempatan kepada kita untuk mengkritisi rencana kebijakan yang ada bila dinilai tidak valid. Dan yang paling penting, kita memilih dengan landasan rasional, yaitu membandingkan gagasan.

#analisisekonomipolitik


*Artikel ini merupakan tulisan Ridwansyah Yusuf Ahmad. Tulisan aslinya dapat dilihat di:  Membedah gagasan calon presiden Indonesia

News, Social & Politic, Survey

Hasil Survey: Anies Baswedan lebih unggul dan berkualitas ketimbang Joko Widodo

[dropcap style=”light”]S[/dropcap]urvey yang dilakukan oleh adhityafernando.com ini dimulai pada tanggal 14 Maret 2014 dan berakhir pada tanggal 4 April 2014. Hasil survey menunjukkan kenyataan bahwa publik menilai Anies Baswedan lebih unggul dan berkualitas daripada Joko Widodo. Survey ini dilakukan atas dasar inisiatif pribadi dan non-profit. Tujuan suvey ini adalah untuk mengukur persepsi publik terhadap dua tokoh calon presiden Indonesia 2014.

Hasil survey: Anies lebih unggul ketimbang Joko Widodo

Survey ini hanya menggunakan satu pertanyaan, namun terdapat dua faktor di dalamnya, yaitu kata “unggul” dan kata “berkualitas”. Hal ini memang dimaksudkan sengaja dengan mengambil asumsi publik yang berkembang terhadap dua tokoh ini. Joko Widodo merupakan tokoh yang sudah diunggulkan sejak lama, tercatat bahwa jauh hari sebelum maraknya isu pencapresan, Jokowi sudah terlebih dahulu merebut simpati publik dan menjadi tokoh yang kemudian diunggulkan sebagai calon presiden 2014. Beberapa lembaga survey sudah merilis hasil surveynya bahwa Joko Widodo adalah calon presiden terkuat dengan elektabilitas tertinggi diantara beberapa tokoh lainnya. Jokowi pun menjadi tokoh top in mind tertinggi.

Grafik perbandingan perolehan suara Anies vs Jokowi

Sementara lawan Jokowi dalam survey ini, Anies Baswedan, dianggap publik sebagai tokoh muda yang berintegritas dan berkualitas. Terlepas dari belum adanya pengalaman Anies Baswedan sebagai penyelenggara negara. Namun track record-nya sebagai ketua komite etik di KPK pada tahun 2008, tepatnya dalam tim 8 untuk meneliti kasus dugaan kriminalisasi dua pimpinan KPK dianggap berhasil menaikkan citranya. Selain juga kontribusinya dalam beberapa program seperti Indonesia Mengajar dan prestasi pribadinya, salah satunya adalah sebagai 100 Intelektual Dunia, penghargaan yang dianugerahkan oleh Majalah Foreign Policy di Jepang. Ia merupakan satu-satunya figur dari Indonesia dan Asia Tenggara yang masuk daftar tersebut.

Survey ini hanya menggunakan metodologi sederhana, tidak secara khusus menentukan sampel dan jumlah populasi dan berbagai perangkat survey lainnya. Pertanyaan dalam survey ini dimuat ke dalam website (www.adhityafernando.com) dengan menggunakan bantuan Opinion Stage (www.opinionstage.com), sebuah platform penyedia online survey. Lalu pertanyaan survey yang sudah diciptakan di Opinion Stage disematkan ke dalam website www.adhityafernando.com pada alamat halaman:

http://www.adhityafernando.com/survey-siapa-yang-lebih-unggul-dan-berkualitas-anies-vs-jokowi/.

Halaman website tersebut disebarkan sebanyak 465 kali di Facebook, diantaranya adalah ke Grup dan Page yang ada di Facebook. Halaman survey tersebut disebarkan secara merata, contohnya ke dalam grup, disebarkan baik ke grup facebook pendukung Anies Baswedan, diantaranya: Relawan Turun Tangan, Dukung Anies Baswedan Capres 2014 dan Anies Baswedan Pejuang Nurani untuk Indonesia 2014. Sementara grup pendukung Jokowi: Relawan Jokowi Presiden dan Jokowi Presidenku. Selebihnya mayoritas halaman dikirim ke bermacam grup yang ada di Facebook, baik itu grup komunitas politik, grup komunitas ekonomi, grup alumni dan sebagainya.

Pada halaman pertanyaan survey, terdapat dua foto tokoh dalam survey ini secara berdampingan. Selanjutnya terdapat keterangan penjelas berupa latar belakang survey. Diakhir bagian terdapat dua pilihat Vote, Anies Baswedan diwakili dengan warna merah dan Joko Widodo diwakili dengan warna biru. Kedua warna tersebut digunakan tanpa ada maksud apapun, warna tersebut merupakan settingan sistem dari Online Pool.

Metode penggunaan hak pilih pada survey ini adalah menggunakan akun media sosial. Seseorang dapat memilih jika login menggunakan salah satu dari tiga pilihan akun media sosial yang tersedia, yaitu Facebook, Twitter dan Google Plus. Mengenai kemungkinan satu orang memiliki ketiga media sosial tersebut dan menggunakan ketiganya untuk mengikuti survey ini, dapat dipastikan bahwa hal tersebut tidak terjadi. Dari pengamatan 162 daftar voters, terlihat bahwa keseluruhan 162 orang tersebut adalah orang yang berbeda. Ditandai dengan foto profil yang tampil pada daftar voters tersebut.

Voters dapat memilih apakah setelah menggunakan hak pilih mereka akan menampilkan profil mereka atau tampil secara anonymous. Pada Anies Baswedan, dari 137 voters terdapat 85 anonymous voters, dan sisanya 52 orang memilih untuk tetap menampilkan profil mereka. Sementara pada Joko Widodo, dari 25 voters terdapat 19 anonymous voters  dan sisanya 6 voters yang menampilkan profil mereka.

Pemilih Anies

Pemilih Jokowi

Anonymous voters

Survey berlangsung selama 14 hari ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan memperoleh 84,6% suara, berasal dari 137 voters. Sementara Joko Widodo memperoleh 15.4% suara yang berasal dari 25 voters. Jumlah keseluruhan voters adalah 162 orang.


Demikianlah rilis hasil survey ini kami sampaikan sebagai bentuk partisipasi atas pesta demokrasi yang akan dihelat pada tahun 2014 ini.

adhityafernando.com adalah website pribadi yang dikelola sendiri oleh Adhitya Fernando.

Close